Minggu, 12 Mei 2013

Beranda » Pengamat: Pembatasan BBM Bikin Repot

Pengamat: Pembatasan BBM Bikin Repot

Sebuah sepeda motor keluar dari stasiun pengisian bahan bakar umum karena stock BBM di stasiun pengisian bahan bakar ini habis di kawasan Legok, Tangerang, Banten, (26/4). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak untuk pengendara kendaraan pribadi dianggap merepotkan. "Hal sederhana dibuat ruwet dan berbelit-belit," kata Pengamat transportasi publik, Djoko Setijowarno lewat pesan pendek kepada Tempo, Ahad, 12 Mei 2013.

Menurut dia, kebijakan tersebut memiliki kepentingan politik dan intrik. Djoko menjelaskan, sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah cukup sederhana, yaitu membenahi transportasi umum dengan jangkauan hingga ke kawasan permukiman. Ia berpendapat, dengan langkah tersebut, masyarakat pasti mau beralih ke transportasi umum.

"Asalkan ditawarkan pelayanan transportasi umum yang manusiawi," kata Djoko. Ia mengungkapkan, masyarakat tidak perlu dipaksa untuk memilih transportasi umum. Menurut dia, jika ongkos kendaraan umum lebih murah, masyarakat tidak mau menggunakan kendaraan pribadi secara berlebihan seperti saat ini.

Masyarakat, kata dia, terpaksa menggunakan kendaraan pribadi karena tidak ada pilihan lain."Dengan nyicil pun mau, asalkan mobilitasnya tak terganggu," kata Djoko.

Rencananya, pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi pada bulan Juli. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo. Pembatasan akan dilakukan terhadap pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan motor dan mobil per hari. Sepeda motor diberikan jatah maksimal pengisian 0,7 liter, sedangkan mobil maksimal pengisian 3 liter.

Sementara itu, BPH Migas menyatakan tidak ada kendala terkait kebijakan pembatasan tersebut. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas), Ibrahim Hasyim, berpendapat pembatasan seperti itu sangat dimungkinkan dengan adanya. radio frequency identification (RFID). "Dengan diaplikasikannya teknologi informasi, kebijakan itu bisa dijalankan," katanya. Saat ini, pemasangan RFID sedang dilakukan di wilayah Jawa dan Kalimantan.

MARIA YUNIAR

Topik Terhangat:
Teroris| E-KTP |Vitalia Sesha| Ahmad Fathanah| Perbudakan Buruh

Baca juga:
Pengamat Hukum: PKS Tidak Salah 
Kisah Buruh Panci yang Kabur dan Ditangkap Tentara 
Angkringan Tak Sehat Sumber Penularan Hepatitis A 
Ratusan Penumpang Citilink Mengamuk di Adisutjipto
Polisi Takut Tangkap Anggota TNI Beking Bos Panci 
Ahmad Fathanah Minta Sefti Tak Meninggalkannya  


http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2013/05/13/brk,20130513-479838,id.html