TEMPO.CO , Jakarta:Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi guna diperiksa dalam kasus dugaan suap daging sapi impor. "Sebagai warga negara yang baik, saya akan hadir," kata Anis Matta usai rapat di DPP PKS, Jakarta Selatan, tadi malam.
Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil Anis Matta. Para penyidik antikorupsi akan memeriksa Anis untuk Ahmad Fathanah, tersangka dalam perkara suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.
"Sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang untuk tersangka AF (Ahmad Fathanah)," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P. kepada Tempo. Johan mengatakan, pemanggilan Anis tak terkait dengan jabatannya sebagai Presiden PKS. Johan enggan menjelaskan hubungan Anis dan Fathanah.
Dalam kasus kuota impor daging, KPK menjerat Fathanah dengan dua tuduhan, yakni dugaan suap dan dugaan tindak pencucian uang. KPK menangkap Fathanah di Le Hotel Meridien, Jakarta, 29 Januari lalu. Ia tertangkap basah menerima duit Rp 1 miliar, yang diyakini berasal dari petinggi PT Indoguna Utama.
Sumber di KPK mengungkapkan, penyidik akan meminta Anis menjelaskan informasi seputar sertifikat rumah milik istrinya, aliran Rp 3 miliar dari Fathanah ke Dewan Pimpinan Daerah PKS Sulawesi Selatan, dan sejumlah mobil milik bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang diduga berasal dari Fathanah.
Fathanah bukan orang asing bagi Anis. Petunjuk ini tersimpan dalam tas Fathanah yang disita KPK setelah dia tertangkap di kamar 1740 Hotel Le Meredien, bersama gadis muda bernama Maharani Suciyono. Beberapa lembar salinan sertifikat rumah atas nama Anaway Irianti Mansyur, istri pertama Anis, terselip di tas itu.
Anis membantah aliran dana Rp 3 miliar dari Fathanah ke PKS Sulawesi Selatan. Anis juga meragukan kebenaran salinan sertifikat rumah milik istrinya yang tersimpan dalam tas Fathanah.
NUR ALFIYAH | JOKO SEDAYU | ANTON A. | BOBBY CHANDRA
Terhangat:
Teroris | EDSUS: Penggemar Bola Eropa | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
Baca Juga:
Ahmad Fathanah Minta Sefti Tak Meninggalkannya
Berencana Adukan KPK Ke Polisi, Langkah PKS Keliru
Rektor Baru UI Harus Hentikan Sentralisasi
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2013/05/13/brk,20130513-479831,id.html
