Senin, 22 April 2013

Beranda » KPU: Tak Ada Aturan Biaya Kampanye Caleg

KPU: Tak Ada Aturan Biaya Kampanye Caleg

Sekjen Grindra Ahmad Muzani berserta sejumlah Anggota partai Grindra menyerahkan daftar Caleg Sementara (DCS) ke petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, (22/04). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum tak akan memperingatkan partai politik walaupun terlalu jor-joran mengeluarkan uang untuk dana kampanye. Anggota KPU Hadar Navis Gumay mengatakan lembaganya tak akan mengambil sikap terkait dana kampanye. "Saat ini, dengan peraturan yang ada, kami tak bisa peduli berapapun dana yang dikeluarkan partai," kata dia di kantornya, Senin, 22 April 2013.

Menurut Hadar, satu-satunya alasan komisi tak menelusuri dana kampanye adalah tak diaturnya amanat tersebut dalam Undang-Undang dan Peraturan yang menaungi KPU. Dia menilai, komisi justru akan melanggar aturan kalau mencoba-coba mengatur dana kampanye.

Anggota KPU lainnya, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan sejauh ini KPU tak mewajibkan calon legislator melaporkan belanja kampanye. "Pembatasan juga tak ada," kata dia.

Dalam penelitian disertasi doktor, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengatakan modal menjadi calon legislator berkisar Rp 600 juta hingga Rp 6 miliar. Figur publik yang ingin menjadi caleg biasanya menyiapkan dana Rp 600 juta, sedangkan birokrat dan pengusaha setidaknya menyediakan Rp 6 miliar. "Anggaran artis lebih sedikit karena sudah punya modal popularitas," ujar dia.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraeni meminta KPU membuat terobosan soal aturan dana kampanye. Sama halnya seperti KPU membuat terobosan dalam aturan tentang batas minimum keterwakilan perempuan. "Mestinya KPU membuat aturan yang membatasi belanja kampanye," kata dia.

MUHAMAD RIZKI | ANANDA BADUDU

Topik terhangat:
Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Preman Yogya | Prahara Demokrat

Berita lainnya:
Tersangka Bom Boston Ngetwit Setelah Ledakan
Hari Bumi 2013: Pergantian Musim Google Doodle
Menteri Keuangan Diberhentikan Saat Bertugas di AS
Erik Meijer Dinilai Tidak Pantas Jadi Direksi Garuda
Jokowi Ragu Lanjutkan MRT?


http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2013/04/23/brk,20130423-475153,id.html