TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi publik, Djoko Setijowarno meminta pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk 13 kota. "Untuk 13 kota yang sudah mengoperasikan bus rapid transit (BRT) agar tetap mendapat harga BBM subsidi seperti sekarang," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tempo, Selasa, 30 April 2013.
Ketigabelas kota tersebut adalah Batam, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Gorontalo, Ambon, Denpasar serta Manado. Djoko juga berharap moda kereta api, kapal penyeberangan, dan kapal laut bisa tetap menggunakan BBM dengan harga subsidi saat ini. Dengan demikian, kata Djoko, tarif tidak naik dan pengguna BRT semakin banyak.
Djoko menambahkan sebaiknya ada pengalihan dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah dari selisih harga jual BBM nonsubidi, yang khusus untuk revitalisasi angkutan umum. Ia menjelaskan, untuk menjaga harga komoditas barang tidak naik, sejumlah mobil berplat kuning dengan badan hukum disarankan tetap mendapat BBM bersubdisi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengklaim masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat tak keberatan jika harga bahan bakar minyak dinaikkan. Pemerintah, telah menerima banyak masukan dari masyarakat dan DPR tentang rencana kenaikan harga tersebut. "Masyarakat sudah siap sebetulnya," kata Jero di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 29 April 2013.
Walau begitu, Jero mengatakan masyarakat dan DPR keberatan dengan kebijakan dua harga BBM bersubsidi yang diusulkan pemerintah. "Ada harapan untuk satu harga saja. Lebih praktis dan rakyat siap, kok," katanya.
Jero tak mau menyimpulkan bahwa pemerintah bakal menerapkan satu harga BBM bersubsidi seperti aspirasi yang muncul di tengah masyarakat. Ada pikiran merespons pikirannya masyarakat itu. "Tapi kan Pak Presiden selalu bilang, kalau naik harganya, melindungi pemilik motor, pengguna angkot, bagaimana caranya?'"
Menurut dia, kebijakan BBM bersubsidi, termasuk aspirasi masyarakat, bakal dimatangkan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini. Jero belum bisa memastikan berapa kenaikannya. "Itu yang mesti dipikirkan," katanya. "Mungkin tidak Rp 6.500? Ini yang kami lihat, kami hitung."
MARIA YUNIAR
Topik terhangat:
Gaya Sosialita | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional
Baca juga:
Susno Buron, Kejaksaan Tak Perlu Uber
Inilah Dinasti Politik Partai Demokrat
Gara-gara 'Nasi Kucing', Anas Batal ke KPK
Ical: Kasus Lapindo Efeknya Lebih Kecil dari ISL
Orang Miskin Dilarang 'Nyaleg'
http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2013/04/30/brk,20130430-476802,id.html
