Inspektur Jenderal Djoko Susilo saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (23/4). Djoko akan diadili untuk dua kasus sekaligus, yakni dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM dan tindak pidana pencucian uang. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan korupsi alat uji kemudi Inspektur Jenderal Djoko Susilo mengaku tak paham dengan dakwaan jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi. "Saya enggak ngerti dengan pemberlakuan dan penerapan pasalnya secara keseluruhan," kata Djoko seusai mendengarkan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa, 23 April 2013.
Ketua majelis hakim Suhartoyo malah menegur Djoko. "Jangan dibuat-buat. Dengan bahasa sederhana seperti itu Anda tidak mengerti?" kata Suhartoyo.
Djoko kemudian meminta izin untuk berkoordinasi dengan kuasa hukumnya. Setelah berdiskusi dengan Hotma Sitompul, Tommy Sihotang, Juniver Girsang, dan Teuku Nasrullah, Djoko menyatakan bakal menyusun eksepsi. "Baik saya maupun lawyer akan sama-sama menyusun eksepsi," kata Djoko.
Hotma meminta waktu dua minggu untuk menyiapkan eksepsi. "Karena dakwaannya juga panjang," ujar Hotma. Namun hakim Suhartoyo menolak permintaan Hotma. "Tidak bisa, sesuai aturan hanya satu minggu," kata Suhartoyo.
Akhirnya, sidang perkara korupsi simulator mengemudi dengan terdakwa Djoko Susilo ini bakal dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi.
Djoko hari ini mendengarkan pembacaan dakwaan oleh jaksa dalam sidang perdananya. Bekas Gubernur Akademi Kepolisian itu dijerat dengan tiga lapis dakwaan untuk dua perkara, yakni perkara korupsi simulator mengemudi dan tindak pidana pencucian uang.
SUBKHAN | NUR ALFIYAH
Topik Terhangat:
Caleg | Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Preman Yogya
Berita Terpopuler:
Dinasti Banten Rame-rame Jadi Caleg DPR dan DPD
Izinkan Nazar Berobat, Kepala LP Cipinang Dicopot
Fakta-fakta Mengarah ke Motif Pelaku Bom Boston
Bom Boston, FBI Harus Jawab 5 Hal Ini
Mourinho Diusir, Presiden Madrid Serukan Persatuan
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2013/04/23/brk,20130423-475335,id.html
